Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan potensi kericuhan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), menyusul perubahan sistem pembagian jemaah yang tidak lagi menggunakan sistem maktab, melainkan berdasarkan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji).
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB ini menilai perubahan sistem tersebut dapat menyulitkan koordinasi di lapangan karena tidak lagi berbasis kelompok kloter yang sudah terbentuk sejak dari Tanah Air.
“Nah ini kan kita sudah sampaikan dari awal dan kita mitigasi mengantisipasi apa yang akan terjadi ketika proses mendorong jemaah di puncak haji ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ujar Cucun baru-baru ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Menurut Cucun, DPR melalui Timwas Haji telah meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk segera bertindak melakukan penataan ulang agar pergerakan jemaah tetap mengacu pada sistem kloter dan rombongan seperti yang telah diatur sejak keberangkatan di Indonesia.
“Kami sudah undang Dirjen Haji sebagai leader dalam pelaksanaan haji ini. Kita tidak mau ada kericuhan, apalagi jemaah sudah dalam keadaan berihram. Penting bagi pemerintah melakukan negosiasi dan diplomasi dengan pihak terkait agar penempatan dan pergerakan jemaah tidak semrawut,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa waktu yang tersisa menjelang puncak haji pada 9 Zulhijah harus dimanfaatkan maksimal untuk mengurai potensi kekacauan. “Masih punya waktu beberapa hari lagi menata kembali urutan jemaah ini bisa berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina ini per kloter, dan sesuai kelompok rombongan yang sudah diatur oleh Kementerian Agama ketika berangkat dari tanah air,” jelasnya.
Cucun juga menambahkan bahwa DPR akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan Timwas Haji. “Kita ingin melihat sejauh mana yang kita minta ini sudah dilaksanakan atau belum,” tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan terbaru Timwas Haji DPR RI, kondisi di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina hingga Jumat (30/5) siang waktu setempat menunjukkan progres persiapan infrastruktur yang masih berlangsung. Beberapa tenda dan fasilitas sanitasi di Arafah terlihat belum seluruhnya siap, sementara akses jalan dan transportasi menuju Muzdalifah dan Mina masih memerlukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi pergerakan jemaah dalam jumlah besar.
Kementerian Agama dan pihak muassasah Arab Saudi juga dilaporkan sedang melakukan koordinasi intensif untuk menata ulang distribusi jemaah sesuai dengan permintaan delegasi Indonesia, guna menghindari tumpang tindih dan potensi kepadatan ekstrem di titik-titik kritis selama puncak ibadah haji.
